PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA PARKIR YANG MENGALAMI KEHILANGAN BENDA SAAT PARKIR BERDASARKAN HUKUM POSITIF

ABSTRAK
Di Kota Denpasar terkait perlindungan hukum terhadap pengguna jasa parkir yang mengalami kehilangan benda saat parkir mengalami Konflik norma karena dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum belum mengatur tentang kenyamanan dan keamanan pengguna parkir sedangkan diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini akan memberikan jawaban terkait perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir yang mengalami kerugian kehilangan benda saat di Kota Denpasar dan upaya penyelesaian perselisihanya apabila terjadi kerugian di pihak pengguna jasa parkir. Dalam penelitian ini ditemukan hasil bahwa perlindungan hukum yang diberikan berdasarkan Pasal 4 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen berupa perlindungan preventif dan represif. Selanjutnya upaya penyelesaian perselisihan dapat dilakukan secara litigasi dan non litigasi sesuai bunyi pasal Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

ABSTRACT
In Denpasar City, regarding legal protection for parking service users who experience loss of objects while parking, there is a legal vacuum because the Denpasar City Regional Regulation Number 19 of 2011 concerning Parking Service Fees on the Edge of Public Roads has not regulated the comfort and safety of parking users. The research method used is a normative legal research method. This study will provide answers related to legal protection for parking service users who experience loss of property loss while in Denpasar City and efforts to resolve disputes if there is a loss on the part of parking service users. based on Article 4 letter (a) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection in the form of preventive and repressive protection. Furthermore, efforts to settle disputes can be carried out by litigation and non-litigation in accordance with Article 45 Paragraph (1) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.