PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BADUNG TERHADAP PELANGGARAN PEMBUANGAN LIMBAH USAHA HOTEL DI KABUPATEN BADUNG

Masalah pencemaran merupakan suatu masalah yang krusial dan popular dikalangan masyarakat yang sangat perlu untuk mendapatkan penanganan yang serius oleh semua pihak agar dapat menanggulangi dampak buruk yang terjadi karna pencemaran, bahkan sebisa mungkin untuk mencegah jangan sampai lingkungan menjadi tercemar. Dalam rangka untuk melindungi lingkungan hidup agar tidak tercemar Pemerintah Kabupaten Badung menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adapun rumusan masalah dari penulisan skripsi ini yaitu Bagaimanakah penegakan hukum lingkungan oleh pemerintah terhadap pelanggaran pembuangan limbah usaha hotel di Kabupaten Badungdan apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum lingkungan terhadap pelanggaran pembuangan limbah usaha hotel di Kabupaten Badung. Metode penulisan yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Penegakan hukum lingkungan yang dilakukan pemerintah adalah pengawasan yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Badung sebanyak 30 kali perbulan dan sanksi administratif berupa teguran tertulis serta paksaan pemerintah terhadap pelanggaran pembuangan limbah B3 usaha hotel. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum antara lain faktor pendukung yaitu peran serta masyarakat yang aktif dalam pengawasan pembuangan limbah dan faktor sarana dan fasilitas penunjang seperti mobil patroli dan Handy Talky yang memadai sedangkan faktor penghambat yaitu faktor penegak hukum dan faktor masyarakat.