PELAKSANAAN KETENTUAN KEWAJIBAN INVENTARISASI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL TERHADAP SENI PATUNG SINGA AMBARA DI KABUPATEN GIANYAR

Dalam penjelasan pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta yang dimaksud dengan Ekspresi Budaya Tradisional mencakup salah satu kombinasi bentuk ekspresi dalam Huruf e yakni seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lainlain atau kombinasinya, contohnya seni patung singa ambara. Berdasarkan uraian diatas adapun permasalahan yang dibahas adalah Bagaimanakah pelaksanaan ketentuan kewajiban inventarisasi ekspresi budaya tradisional terhadap seni patung singa ambara di Kabupaten Gianyar dan Bagaimanakah upaya perlindungan hukum kewajiban inventarisasi ekspresi budaya tradisional terhadap seni patung singa ambara di Kabupaten Gianyar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris dengan jenis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Tujuan tulisan ini untuk mengetahui pelaksanaan ketentuan kewajiban inventarisasi ekspresi budaya tradisional terhadap seni patung singa ambara di Kabupaten Gianyar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan ketentuan kewajiban inventarisasi ekspresi budaya tradisional terhadap seni patung singa ambara di Kabupaten Gianyar belum terlaksana. Faktor-faktor yang menyebabkan belum terlaksananya ketentuan kewajiban inventarisasi ekspresi budaya tradisional terhadap seni patung singa ambara di Kabupaten Gianyar adalah dari faktor pemahaman hukum, faktor lingkungan, faktor sarana dan fasilitas, dan faktor kebudayaan. Upaya perlindungan hukum kewajiban inventarisasi ekspresi budaya tradisional terhadap seni patung singa ambara di Kabupaten Gianyar dapat dilakukan dengan upaya perlindungan hukum preventif yaitu dengan mendata, mendokumentasikan serta mengiventarisasikan segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan seni patung singa ambara. Sedangkan upaya perlindungan hukum represif terkait dengan yang penyelesaian x sengketa dapat melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan, khusus perihal pelanggaran hak cipta tuntutan pidana hanya dapat diajukan berdasarkan laporan/pengaduan yang diajukan oleh pemilik/pemegang hak cipta.