TINJAUAN YURIDIS KEPEMILIKAN TANAH DIBALI DENGAN SISTEM PINJAM NAMA ATAU NOMINEE SYSTEM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA DAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS

Abstrak
Many is found practice of mastery land rights in Bali by foreigner using the name of a local person / borrow a name or known as nominee system, with the purpose to be able to own and control a land with the free hold status of land. The practice of borrowing the name or nominee system is no other used only to qualify de jure. In the process, it is assisted by a Notary as a public official who is authorized to make an authentic deed regarding all acts, agreements, required by the laws and or desired by the parties in this case the agreement to borrow a name or nominee system to bind a control / ownership of land rights. Notary in their authority are not only limited in poviding service to the community in making of authentic deeds, but also in providing legal understanding to the community or clients. A legal act deviates from the applied rule it cannot just be left, because the ownership or mastery of land by foreigner using the nominee system, can have negative impact for the Nation and Country.

Abstrak
Banyak dijumpai suatu praktek penguasaan hak atas lahan di Bali oleh warga negara asing menggunakan nama orang lokal/pinjam nama atau dikenal dengan nominee system, dengan tujuan agar dapat memiliki dan menguasai lahan dengan status Hak Milik atas tanah. Praktek pinjam nama atau nominee sistem tersebut tiada lain dipakai hanya untuk memenuhi syarat secara de jure. Dalam prosesnya tersebut dibantu oleh Notaris sebagai pejabat publik yang berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau dikehendaki oleh para pihak dalam hal ini perjanjian pinjam nama atau sistim nomini untuk mengikat suatu penguasaan/kepemilikan hak atas tanah. Pejabat Notaris dalam kewenangan yang dimiliki tidak hanya terbatas dalam pelayanan kepada masyarakat dalam pembuatan akta otentik, namun juga dalam memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat atau klien. Suatu perbuatan hukum yang menyimpang dari aturan hukum yang berlaku tidak bisa dibiarkan begitu saja, karena kepemilikan atau penguasaan tanah yang dimiliki warga negara asing dengan menggunakan sistim nominee, dapat memberikan dampak yang negative bagi Bangsa dan Negara.