TINJAUAN YURIDIS TERHADAP INFORMED CONSENT DALAM PENGGUNAAN LAYANAN PSIKOLOGI DITINJAU DARI KUHPERDATA

Abstract
Article 20 of the Indonesian Psychological Code of Ethics explains the provision of informed consent by psychologists to psychological clients which can be stated in written or oral form if the psychological client has the condition or vulnerability to give written informed consent. However, Article 20 of the Indonesian Psychological Code of Ethics does not clearly state the condition or vulnerability to giving written informed consent. The problem in this study is the conditions in the Indonesian psychological code of ethics that may be vulnerable to giving written informed consent as well as the position and legal power of informed consent in the Civil Code. The method in this study uses a method with the type of normative legal research. The conclusion in this study is that there are several concepts that can be used as a reference to clarify the intent of the Indonesian Psychological Code of Ethics, such as clients who are underage, clients are under guardianship, clients experience thinking disorders, and clients are in conflict situations. Informed consent as an agreement between a psychologist and his client is required to fulfill the legal requirements of an agreement as stated in Article 1320 of the Civil Code, so that informed consent can be evidence of a valid agreement.

Abstrak
Pada Pasal 20 Kode Etik Psikologi Indonesia menjelaskan mengenai pemberian informed consent oleh psikolog kepada klien psikologi yang dapat tertuang dalam bentuk tertulis maupun lisan jika klien psikologi memiliki kondisi atau kerentanan untuk memberikan informed consent secara tertulis. Namun, di dalam Pasal 20 Kode Etik Psikologi Indonesia tersebut tidak dicantumkan secara jelas mengenai kondisi atau kerentanan untuk memberikan informed consent secara tertulis tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah kondisi dalam kode etik psikologi indonesia yang mungkin rentan memberikan informed consent secara tertulis serta kedudukan dan kekuatan hukum informed consent dalam KUHPerdata. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode dengan jenis penelitian hukum normatif. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah terdapat beberapa konsep yang dapat digunakan sebagai acuan untuk memperjelas maksud dari Kode Etik Psikologi Indonesia, seperti klien di bawah umur, klien sedang berada di bawah pengampuan, klien mengalami gangguan berpikir, dan klien berada dalam situasi konflik. Informed consent sebagai perjanjian antara psikolog dan kliennya wajib untuk memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga informed consent dapat menjadi bukti perjanjian yang sah.