Kedudukan Ahli Waris Dalam Hak Milik Atas Tanah Warisan (Ditinjau dari Hukum Adat Bali di Banjar Kerandan, Desa Adat Denpasar)

ABSTRACT
The law regarding inheritance has been clearly regulated in the Civil Code, the customary inheritance law system, and the Islamic inheritance law system. Where, the inheritance system in customary law is known in three forms, namely patrilineal, matrilineal, and parental. Based on the results of research in the Traditional Village of Denpasar. In Balinese Customary Law adheres to the patrilineal principle. Balinese Customary Law in terms of property (Object Inheritance) can be divided into two, namely, inheritance (magical-religious value) and property (economic value). Meanwhile, the heirs (subject of inheritance) are also divided into two heirs, namely predana heirs and purusa heirs. The heirs obtain ownership rights (swadikara) over the inherited land based on their position as purusa, namely by carrying out their obligations (swadharma) as children. Based on this research, it is interesting to study the general provisions regarding the arrangement of the position of the heirs and the procedure for the distribution of property rights on inherited land to the heirs. In writing this research, the method used is Empirical Law research.

ABSTRAK
Hukum mengenai waris telah diatur dengan jelas pada KUHPerdata, sistem hukum waris adat, dan sistem hukum waris Islam. Dimana, sistem pewarisan dalam hukum adat dikenal tiga bentuk yaitu patrilineal, matrilineal, dan parental. Berdasarkan hasil penelitian di Desa Adat Denpasar. Dalam Hukum Adat Bali menganut asas patrilineal. Hukum Adat Bali dalam hal harta (Objek Warisan) dapat dibedakan menjadi dua yaitu, harta pusaka (bernilai magisreligius) dan harta benda (yang bernilai ekonomis). Sedangkan dalam ahli waris (subjek warisan) juga dibedakan menjadi dua ahli waris yaitu ahli waris predana dan ahli waris purusa. Ahli waris memperoleh hak milik (swadikara) atas tanah warisan berdasarkan kedudukan sebagai purusa , yaitu dengan menjalankan kewajibannya (swadharma) sebagai anak. Berdasarkan penelitian tersebut maka tertarik untuk dikaji mengenai ketentuan Umum Mengenai Pengaturan Kedudukan Ahli Waris dan Prosedur Pembagian Hak Milik Atas Tanah Warisan kepada Ahli Waris. Dalam penulisan penelitian ini, metode yang di gunakan yaitu penelitian Hukum Empiris.