KEABSAHAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA PERJANJIAN TRANSAKSI E-COMMERCE (Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)

Abstract
This study aims to determine the validity of electronic signatures on electronic transaction agreements (e-commerce) which are reviewed based on Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Based on the results of the research that to determine the validity of an electronic signature, it must have legal force and legal consequences that meet the elements described in Article 53 paragraph (2) of Government Regulation Number 82 of 2012 concerning the Implementation and System of Electronic Transactions. In addition, an electronic signature can be said to be valid if it fulfills certain conditions as regulated in Article 11 paragraph (1) of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. In use in an electronic transaction agreement, it must meet the terms of the agreement in Article 1320 of the Civil Code. The type of research used is normative legal research which focuses on researching legal materials related to analysis and construction which is carried out methodologically, systematically, and consistently. The type of approach used is the statute approach and the conceptual approach.

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan tanda tangan elektronik pada perjanjian transaksi elektronik (e-commerce) yang ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan hasil penelitian bahwa untuk menentukan keabsahan tanda tangan elektronik, harus memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang memenuhi unsur-unsur yang dijelaskan dalam Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Sistem Transaksi Elektronik. Selain itu tanda tangan elektronik dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat tertentu yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik. Dalam penggunaan pada perjanjian transaksi elektronik harus memenuhi syarat perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdata. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang berfokus untuk meneliti bahan hukum yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Jenis pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach).