PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA ANTARA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI DENGAN PT. BUMIDHATTA LESTARI NUSANTARA

Abstrak
Asas kebebasan berkontrak itu dapat diterapkan di dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa, meskipun penerapannya tidak secara mutlak, karena pada dasarnya asas kebebasan berkontrak itu sendiri tidak ada yang bersifat mutlak atau absolut. Pembatasan asas kebebasan berkontrak membatasi terhadap hal-hal yang diistilahkan menyangkut cacat dalam kehendak, seperti: kekhilafan, paksaan, penipuan dan penyalahgunaan keadaan. Asas kebebasan berkontrak mengakomodir asas kesetaraan atau asas keseimbangan di antara para pihak yang mengikatkan diri dalam pengadaan barang dan jasa, yaitu pihak pengguna barang dan jasa dan pihak penyedia barang dan jasa dengan dilandasi oleh itikad baik, rasa saling percaya dan jujur, tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak yaitu antara Pejabat Pembuat Komitmen dan pihak penyedia barang/jasa masing-masing derajat kedudukan yang sama bagi kedua belah pihak.

Abstract
The principle of freedom of contract can be applied in the implementation of the agreement for the procurement of goods and services, although its application is not absolute, because basically the principle of freedom of contract itself is not absolute or absolute. Restrictions on the principle of freedom of contract limit things that are termed defects in the will, such as: oversight, coercion, fraud and abuse of circumstances. The principle of freedom of contract accommodates the principle of equality or the principle of balance between the parties who bind themselves in the procurement of goods and services, namely the users of goods and services and the providers of goods and services based on good faith, mutual trust and honesty, without highlighting their respective interests. -each party, namely between the Commitment Making Officer and the provider of goods/services, each with the same degree of position for both parties.