TINJAUAN YURIDIS KEBIJAKAN PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM TENAGA HONORER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

Abstrak
Tulisan ini berjudul Tinjauan Yuridis Kebijakan Pemerintah Negara Republik Indonesia Dalam Menjamin Kepastian Hukum Tenaga Honorer Berdasarkan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Adapun yang melatarbelakangi tulisan ini untuk mengetahui bagaimana Kebijakan Pemerintah Negara Republik Indonesia Dalam Menjamin Kepastian Hukum Tenaga Honorer Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Bagaimana kewajiban pemerintah daerah terhadap tenaga honorer serta mengetahui peran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan terhadap tenaga honorer. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif berdasarkan pertimbangan bahwa penelitian ini berangkat analisis peraturan perundang-undangan dikaji dari aspekaspek yang mengatur tenaga honorer dan Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah tenaga honorer yang tidak dapat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil akan tetap sebagai tenaga honorer sampai batas pengabdiannya berakhir dan menunggu adanya peraturan yang baru.

Abstract
This article entitled Juridical Review of the Policies of the Government of the Republic of Indonesia in Ensuring Legal Certainty for Honorary Personnel Based on Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus. The background of this paper is to find out how the Government of the Republic of Indonesia Policy in Guaranteeing Legal Certainty for Honorary Personnel Based on Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus and How are the obligations of local governments to honorary workers and to know the role of local governments in providing protection for honorary workers. . The research method used is normative legal research based on the consideration that this research departs from the analysis of the legislation studied from the aspects that regulate honorary staff and the State Civil Apparatus. Based on the results of the study, it can be concluded that, based on Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus, honorary staff who cannot become Civil Servant Candidates will remain as honorary staff until the end of their service limit and wait for new regulations.