KEPASTIAN HUKUM SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH YANG DITERBITKAN OLEH KANTOR PERTANAHAN

Tanah sebagai salah satu sumber daya alam yang tak tergantikan karena memiliki hubungan yang erat dan tak terpisahkan di dalam kehidupan masyarakat. Dalam konstitusi mengamanatkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya digunakan untuk sepenuhnya kemakmuran rakyat. Indonesia sebagai negara hukum melalui politik hukum agraria menjamin kepastian hukum hak atas tanah melalui sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh kantor pertanahan, namun terjadinya suatu konflik di antara Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dengan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Terkait dengan hal itu, maka penting dilakukan kajian mengetahui sejauh mana Negara dapat menjamin Hak atas tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan manfaat keilmuan yang seyogianya di kemudian hari dapat membantu kemakmuran rakyat khususnya dalam bidang Agraria. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil dari pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pembahasan menunjukan bahwa proses pendaftaran tanah menjadi tanggung jawab dari Badan Pertanahan Nasional yang kemudian dilanjutkan oleh Kantor Pertanahan yang berkedudukan di Kabupaten atau Kota di Indonesia.