EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PERATURAN WALIKOTA DENPASAR NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN WARALABA DI KOTA DENPASAR

Walaupun Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Waralaba telah disahkan, tetapi dalam kenyataannya masih terdapat pelanggaran yang terjadi. Bentuk-bentuk Pelanggaran tersebut salah satunya seperti : Usaha waralaba yang izin usahannya sudah habis masa berlakunya tetapi tetap melakukan pengoperasian usaha. Terdapat berbagai permasalahan yang timbul dari praktek pelaksanaan waralaba di Kota Denpasar sehingga di pertanyakan efektifitas pelaksanaan Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Waralaba permasalahan tersebut diantaranya bagaimanakah pelaksanaan Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Waralaba dan hambatan-hambatan yang menyebabkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Waralaba tersebut tidak efektif. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris istilah lain yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan. Pelaksanaan Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Waralaba masih belum efektif. Dikatakan masih belum efektif, dari tahun 2013 sampai September 2021 masih terdapat 26 pelanggaran waralaba di Kota Denpasar. Pelanggaran tersebut disebabkan karena masih banyak usah waralaba yang tidak mempunyai ijin usaha. Terdapat beberapa hambatan di dalam pelaksanaan Perwali Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Waralaba yaitu : Hambatan Yuridis yaitu masih terdapat kekosongan norma di dalam Peraturan Wali Kota Denpasar berupa tidak diaturnya secara jelas sanksi-sanksi terhadap pelanggaran waralaba. Hambatan Non Yuridis yaitu masih kurangnya sumber daya manusia dalam Satuan Polisi Pamong Praja, Kurangnya sarana dan prasarana terutama pesawat handy talkie (HT) dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya memiliki izin usaha waralaba di Kota Denpasar.