EKSISTENSI SAKSI MAHKOTA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps. STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR NOMOR (9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps.)

Korupsi merupakan contoh dari kejahatan nonkonvensional yang mampu melumpuhkan pembangunan bangsa dan menimbulkan kerugian massive yang mengganggu kestabilan perekonomian masyarakat dan negara. Dalam KUHAP tidak terdapat istilah saksi mahkota, namun sejak sebelum berlakunya KUHAP, istilah saksi mahkota sudah dikenal dan lazim diajukan sebagai alat bukti, namun dalam BAP istilah tersebut tidak pernah dicantumkan.Jenis penelitian hukum yang dipergunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adala penelitian yang mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di dalam suatu masyarakat. Pendekatan yang di pakai di dalam penelitian hukum empiris difokuskan untuk mengetahui bagaimana bekerjanya hukum di dalam masyarakat saksi mahkota menjadi kunci dalam pemecahan kasus yang melibatkan beberapa pelaku. Splitsing adalah tersangka atau terdakwa yang dapat menjadi saksi mahkota untuk memberikan kesaksian dalam menanggulangi kejahatan. Didalam menggunakan saksi mahkota tidak akan memunculkan kendala kendala apabila saksi mahkota tersebut memberikan kesaksian yang sebenarnya Perlindungan hak terdakwa sebagai saksi mahkota dalam tindak pidana korupsi, belum ada Undang-Undang Khusus yag mengatur mengenai hal tersebut. Terkait dengan hal ini maka tersangka yang menjadi saksi mahkota dalam proses pembuktian hingga dalam persidangan memperoleh perlindungan yang sama seperti saksi pada umumnya yang diatur didalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.