PENERAPAN SANKSI PELANGGARAN AWIG – AWIG TERHADAP KRAMA BANJAR PEKANDELAN (STUDI DI BANJAR PEKANDELAN DESA ADAT SADING KECAMATAN MENGWI, KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI )

Tulisan ini berjudul penerapan sanksi pelanggaran awig – awig terhadap krama banjar pekandelan. Adapun yang melatarbelakangi tulisan ini untuk mengetahui di bali terdapat suatu aturan yang bernama awig - awig yang dimana awig - awig merupakan komponen terpenting di dalam masyarakat bali . Di Bali dikenal memiliki banyak desa adat maupun banjar adat biasanya memiliki Awig-awig ( peraturan ) yang tertulis. Awig-awig didalam Desa Adat maupun Banjar Adat sangat diperlukan, karena dapat mengatur kesatuan masyarakat hukum adat di Bali berdasarkan satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup yang diwariskan secara turun temurun dan diikat oleh falsafah Tri Hita Karana. Selain itu penelitian ini juga melatarbelakangi mengenai bagaimana hambataan serta sanksi yang dialami dalam menjatuhkan sanksi terhadap krama banjar yang melanggar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Empiris. Berdasarkan pertimbangan bahwa penelitian ini terdapat adanya perbedaan di dalam teori dengan praktek di lapangan. Sebagaimana contoh, adanya peraturan awig – awig namun ada beberapa masyarakat yang masih melanggar.