TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN KEPADA PEKERJA INFORMAL DENGAN USIA DI ATAS ENAM PULUH LIMA TAHUN

ABSTRAK
Jaminan sosial ketenagakerjaan adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada pekerja dan keluarganya terhadap berbagai resiko akibat pekerjaan. Sebagian besar warga Indonesia bekerja pada sektor Informal dengan variasi usia di bawah 65 tahun dan di atas 65 tahun. Pekerja informal berhak atas Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan yaitu JKK, JKM, dan JHT yang dalam penyelenggaraannya telah diatur dalam Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, namun terdapat konflik norma dimana salah satu persyaratan pendaftaran bagi Pekerja Informal adalah belum mencapai usia 65 Tahun. Sehingga terdapat pekerja informal yang tidak bisa menjadi peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Dari hal tersebut berlaku asas Lex Superior Derogat Legi Infeori yang mana undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih tinggi meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih rendah.

ABSTRACT
Employment social security is a form of protection provided to workers and their families against various risks due to work. Most Indonesians work in the informal sector with variations in age under 65 years and above 65 years. Informal workers are entitled to Employment Social Security which is organized, namely JKK, JKM, and JHT which in its implementation has been regulated in the provisions of the applicable laws and regulations, but there is a conflict of norms where one of the registration requirements for Informal Workers is that they have not reached the age of 65 years. So that there are informal workers who cannot become participants in the Employment Social Security. From this, the principle of Lex Superior Derogat Legi Inferiori applies in which a higher law (norm/rule of law) nullifies the application of a lower law (norm/rule of law).