PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KEPENTINGAN UMUM

Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Penetapan Ganti Kerugiannya tidak lepas dari masalah pelepasan hak atas tanah, bangunan serta benda-benda yang terkait didalamnya. Dalam melakukan pelepasan hak atas tanah sering terjadi masalah terutama berkaitan dengan Penepatan Ganti Rugi, seharusnya dilakukan dengan memperhatikan lokasi o byek tanah yang akan dibebaskan, harga pasaran, sehingga memenuhi rasa keadilan terutama bagi pemilik obyek tanah. Pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum diatur dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, rumusan masalah yang diangkat adalah 1) Bagaimanakah mekanisme pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum, 2) Bagaimana penetapan ganti rugi terhadap pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif yang bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui bahan hukum primer dan sekunder. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan wawancara yang kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif, sehingga nantinya hasil penelitian ini akan dapat ditarik suatu kesimpulan secara deduktif.
Hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa guna menghindari terjadinya konflik dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu dengan mengedepankan asas-asas dan ketentuan materil pengadaan tanah, adanya transparansi dalam prosedur pengadaan tanah dan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak sebagai Instansi Pemerintah yang melaksanakan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum untuk lebih memperhatikan nilai harga nyata obyek tanah sehingga adanya penghormatan atas hak atas tanah dan pemilik obyek tanah dalam hal penetapan ganti rugi.