PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT MEMANFAATKAN KAWASAN HUTAN DI TAMAN WISATA ALAM DANAU BUYAN–DANAU TAMBLINGAN

Untuk optimalisasi dan efektifitas pengelolaan kawasan atau adanya pertimbangan khusus bagi penguatan ketahanan nasional maka kegiatan bersama para pihak yang dibangun atas kepentingan bersama guna mengurangi Konflik terjadi karena adanya perbedaan kepentingan. Di satu sisi, masyarakat membutuhkan penghidupan dari kawasan konservasi, kemudian di sisi yang lain, pengelola kawasan konservasi memiliki mandat untuk menjaga keutuhan, keaslian, dan kelestarian kawasan konservasi. Dalam situasi konflik kepentingan tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan kemitraan konservasi.
Tulisan ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan historis (historical approach). Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan pengaturan mengenai kemitraan konservasi yang dimulai dari UU No. 5/1990 hingga yang terakhir adalah Perdirjen KSDAE No. 6/2018, catatan-catatan kritis terhadap Perdirjen KSDAE No. 6/2018, dan optimalisasi Perdirjen KSDAE No. 6/2018 sebagai salah satu pilihan penyelesaian konflik tenurial di kawasan konservasi. Kata Kunci : Konflik, kemitraan, kawasan konservasi