KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEKERJA YANG DIRUMAHKAN AKIBAT PANDEMI COVID-19 MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Abstract
The practice of being laid off during the COVID-19 pandemic is a phenomenon that often occurs in the workforce. One of the reasons is because of the pressure of the increasingly difficult situation for both employers and workers. The increasingly uncertain condition of the company has an impact on the survival of the workers. The practice of laying off workers has become an increasing number since Indonesia was confirmed to have been exposed to the COVID-19 pandemic. Law Number 13 of 2003 concerning Manpower does not clearly regulate the legal protection of the practice of laid-off workers in emergency situations. The term "laid off" is not recognized in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. Regarding the term “laid off”, we can refer to Item f of the Circular Letter of the Minister of Manpower to Company Leaders throughout Indonesia Number SE907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 concerning Prevention of Mass Layoffs (“SE Menaker 907/ 2004") which classifies "laying off or laying off workers/labourers in rotation for a while" as one of the measures that can be taken before terminating the employment relationship and several other regulations with the provisions that it should be able to provide guarantees for the welfare of workers and also sustainable business continuity. there is. However, in reality, the circular has not been able to be implemented optimally in the midst of a pandemic. If the applicable legal rules can be applied optimally, of course it will be a breath of fresh air for the business world in Indonesia.

Abstrak
Praktek pekerja yang dirumahkan selama pandemi covid-19 menjadi fenomena yang kerap terjadi di dunia ketenagakerjaan. Salah satu penyebabnya adalah karena desakan situasi yang semakin sulit yang baik bagi pengusaha maupun pekerja. Kondisi perusahaan yang semakin tidak menentu semakin memberi dampak kepada kelangsungan kehidupan buruh. Praktek merumahkan buruh menjadi hal yang kian meningkat angkanya sejak Indonesia dikonfirmasi terpapar pandemi covid-19. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pun belum secara jelas mengatur mengenai perlindungan hukum praktek pekerja yang dirumahkan di situasi darurat. Istilah “dirumahkan” tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang xi Ketenagakerjaan. Mengenai istilah “dirumahkan” ini, kita dapat merujuk kepada Butir f Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Kepada Pimpinan Perusahaan di Seluruh Indonesia Nomor SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Massal (“SE Menaker 907/2004”) yang menggolongkan “meliburkan atau merumahkan pekerja/buruh secara bergilir untuk sementara waktu” sebagai salah satu upaya yang dapat dilakukan sebelum melakukan pemutusan hubungan kerja dan beberapa aturan lainnya dengan ketentuan-ketentuannya harusnya mampu memberikan jaminan bagi kesejahteraan pekerja dan juga kelangsungan usaha yang ada. Namun pada kenyataannya surat edaran tersebut belum mampu diterapkan secara maksimal di tengah kondisi pandemi. Jika aturan hukum yang berlaku mampu diterapkan secara maksimal tentu hal tersebut akan menjadi angin segar bagi dunia usaha di Indonesia.