PENYELENGGARAAN PEMBERIAN SANTUNAN KEPADA KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS OLEH PT. JASA RAHARJA DI WILAYAH KABUPATEN BANGLI

Kecelakaan lalu lintas menjadi persoalan umum di Kabupaten Bangli, setiap kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban pasti menyebabkan akibat hukum berupa hak yang harus dipenuhi, salah satunya adalah hak santunan kecelakaan dari PT. Jasa Raharja sebagaimana disebutkan Pasal 240 c Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tetapi pada praktiknya tidak semua korban kecelakaan memperoleh santunan tersebut, sehingga perlu ditinjau prosedural hukum mengenai syarat administratif korban kecelakaan lalu lintas guna pemenuhan haknya memperoleh santunan asuransi kecelakaan, dan mengetahui mengenai korban yang memang berhak dan tidak berhak memperoleh santunan kecelakaan dari PT. Jasa Raharja. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif analitis. Data penelitian ini dihimpun melalui teknik wawancara, studi dokumen, dan observasi, yang selanjutnya dilakukan pengolahan data kualitatif serta sistematisasi terhadap bahan hukum tertulis kemudian dianalisis dengan cara eksploratif. Hasil penelitian menunjukkan penyelenggaraan pemberian santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas oleh PT. Jasa Raharja di wilayah Kabupaten Bangli dilaksanakan dengan melengkapi syarat administrasi dengan penerapan prinsip asuransi yang hanya memberikan santunan kepada pihak ketiga dan besarnya sesuai dengan tingkat luka yang dialami korban. Hambatan penyelenggaraan pemberian santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas oleh PT. Jasa Raharja di wilayah Kabupaten Bangli disebabkan oleh faktor hukum yang ditinjau dari penerapan prinsip asuransi dan dari faktor masyarakat yang berkaitan dengan minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai santunan kecelakaan lalu lintas