PROSES PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA YANG DIGUGAT DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR

Hukum Acara Peradilan Administrasi (murni), sehingga suatu gugatan tidak menghalangi dilaksanakannya KTUN yang digugat tersebut. Namun undang-undang memberikan peluang kepada penggugat untuk mengajukan permohonan kepada hakim, agar selama proses pemeriksaan berlangsung dapat dilakukan penundaan terhadap KTUN yang disengketakan. Penundaan tersebut merupakan kompensasi dalam beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi apabila ketentuan tersebut dilaksanakan maka, jelas bahwa gugatan penggugat (misalnya terhadap surat perintah bongkas tower) tetap dilaksanakan maka untuk menggugat tidaklah ada artinya lagi sebab towernya telah dibongkar, sebelum gugatan diproses dan diputus, berdasarkan pada ketentuan Pasal 67 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara, Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hokum tetap.