PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PASIEN YANG MEMBERIKAN PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN OPERASI SESAR (SECTION CAESAREA) APABILA TERBUKTI ADANYA UNSUR KELALAIAN

Abstract
This study discusses the ambiguity of norms that exist in Article 6 of the Regulation of the Minister of Health Number 290/Menkes/Per/III/2008 concerning Approval of Medical Actions. Legal liability for patients who give consent to medical action if it is proven that there is an element of negligence. In article 6 only legal liability is civil. The formulation of the problem in this study is how to take legal responsibility and legal protection for patients who give consent to cesarean surgery if it is proven that there is an element of negligence. The method used in this research is a normative legal research method with a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study are legal liability to patients who give consent to cesarean surgery if it is proven that there is an element of negligence based on the theory of responsibility, namely Civil Legal Liability and Criminal Legal Liability. Strengthening legal protection in article 6 becomes "Giving approval for medical action does not eliminate legal liability, both civil and criminal in the event that it is proven that there is an element of negligence in carrying out medical actions that result in harm to the patient."

Abstrak
Penelitian ini membahas mengenai kekaburan norma yang ada pada pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Pertanggungjawaban hukum terhadap pasien yang memberikan persetujuan Tindakan kedokteran apabila terbukti adanya unsur kelalaian.Dalam pasal 6 hanya sebatas pertanggungjawaban hukum secara perdata. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pertanggungjawaban hukum dan perlindungan hukum terhadap pasien yang memberikan persetujuan Tindakan kedokteran operasi sesar apabila terbukti adanya unsur kelalaian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah pertanggungjawaban hukum terhadap pasien yang memberikan persetujuan Tindakan kedokteran operasi sesar apabila terbukti adanya unsur kelalaian yaitu Pertanggungjawaban Hukum secara Perdata dan Pertanggungjawaban Hukum secara Pidana. Penguatan perlindungan hukum dalam pasal 6 menjadi “Pemberian persetujuan Tindakan kedokteran tidak menghapuskan pertanggungjawaban hukum baik perdata maupun pidana dalam hal terbukti adanya unsur kelalaian dalam melakukan Tindakan kedokteran yang mengakibatkan kerugian pada pasien.”