TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA OLEH WARGA NEGARA INDONESIA YANG DILANGSUNGKAN DI LUAR NEGERI

Masyarakat di Indonesia tergolong masyarakat majemuk yang dapat dilihat dari etnis, suku dan agama. Terdapat 6 (enam) agama yang diakui di Indonesia yang didalamnya terdapat interaksi sosial antar individu dapat memunculkan hubungan yang dapat berlanjut kedalam perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur persoalan perkawinan beda agama secara khusus. Penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama Oleh Warga Negara Indonesia Yang Dilangsungkan Di Luar Negeri” memiliki rumusan masalah bagaimana bagaimana kepastian hukum tentang perkawinan beda agama di Indonesia serta bagaimana status hukum serta akibat hukum perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi secara horizontal peraturan perundang-undangan tentang perkawinan beda agama di Indonesia yang dilangsungkan di luar negeri. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, yang diproyeksikan untuk meneliti harmonisasi peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan beda agama. Penelitian ini menggunakan metode library research atau penelitian kepustakaan. Adapun sumber data yang digunakan adalah data-data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data akan dianalisa dengan metode bersifat deskriptif yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Berdasarkan analisa data yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat beberapa aturan mengenai perkawinan beda agama di luar negeri. Terjadi ketidaksinkronan antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Menurut Undang-Undang Perkawinan, perkawinan beda agama dilarang dan sedangkan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, hal itu diperbolehkan. Pemerintah diharapkan untuk mengatur secara khusus mengenai perkawinan beda agama serta perlunya kesadaran masyarakat mengenai akibat hukum dari perkawinan beda agama.