KEDUDUKAN DAN HAK AHLI WARIS BAGI ANAK DILUAR PERKAWINAN DIKAJI DALAM HUKUM NASIONAL

ABSTRACT
This article explains about the politics of the law of the Constitutional Court in deciding case of judicial review article 43 paragraph 1 the Law Number 1/1974 concerning Marriage related child born out of wedlock. This research searches the matter of child born out of wedlock (a child who is born outside of marriage) by human rights approach and progressive law emphasizing on guarantee and protection to child rights without differing the status with a child who is born in or as a result of a legitimate marriage (legitimate child). It concludes that the concept of the law state is a guarantee of human rights protection. Unfair treatment (injustice) of a child who is born outside of marriage (out of wedlock child) is a human rights violations. It needs an application of progressive law concept in interpreting article 43 paragraph 1 the Law Number 1/1974 on Marriage. The progressive law can be called “pro-justice law”. It requires the return of legal thought to the basic philosophy namely the law for the protection of rights of the human being. Human being becomes a determiner and orientation point of law. The purpose of a progressive law is to protect children`s rights without differing their status.

ABSTRAK
Artikel ini menjelaskan mengenai politik hukum Mahkamah Kontitusi dalam memutus perkara judicial review Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai status anak di luar nikah. Penelitian ini mengkaji masalah status anak di luar nikah dengan pendekatan HAM dan hukum progressif yang bertitik berat kepada jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak anak tanpa membedakan apakah anak itu sebagai anak sah maupun anak yang lahir bukan dari perkawinan yang sah. Artikel ini menyimpulkan bahwa konsep negara hukum adalah adanya jaminan terhadap perlindungan HAM. Ketidakadilan terhadap anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah merupakan pelanggaran HAM. Perlu penerapan konsep hukum progresif dalam memaknai Pasal 43 Ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hukum progresif bisa disebut sebagai “hukum pro-keadilan”. Hukum progresif menghendaki kembalinya pemikiran hukum pada falsafah dasarnya yaitu hukum untuk perlindungan terhadap hak setiap manusia. Manusia menjadi penentu dan titik orientasi dari keberadaan hukum. Tujuan dari hukum progresif adalah untuk melindungi hak- hak anak tanpa membedakan status anak tersebut.