TINJUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNA JASA PROSTITUSI ONLINE BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Globalisasi teknologi informatika dan informasi komputer telah mempersempit wilayah dunia dan memperpendek jarak komunikasi, disamping memperpadat mobilisasi orang dan barang. Internet tidak hanya memiliki pengaruh positif, namun juga memiliki dampak negatif dengan berkembangannya cybercrime, termasuk dalam bidang kesusilaan yaitu prostitusi online. Pengaruh negatif ini berdampak pula pada hukum nasional yang telah ada, dalam praktek prostitusi online terdapat beberapa pihak yang terlibat yaitu mucikari/germo, PSK dan mereka yang menggunakan jasa pekerja seks komersial atau disebut pengguna jasa prostitusi online. Namun dalam tata Hukum Positif di Indonesia khsusunya Kitab Undang-Undnag Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, belum ada pengaturan dalam ketentuan peraturan peundang-undang ini yang mengatur tentang ketentuan sanski pidana bagi pengguna jasa prostitusi online. Akibatnya ada kekaburan norma dalam hukum positif di Indonesia yang mengatur terkait permasalah ini.