TINJAUAN YURIDIS EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN

Upaya terakhir yang diambil oleh pihak bank apabila terjadi kredit macet adalah melaksanakan lelang eksekusi terhadap obyek hak tanggungan sebagaimana ketentuan Pasal 6 UUHT. Namun seringkali mengalami kendala karena adanya konflik norma antara ketentuan Pasal 6 UUHT dengan Penjelasan Umum Angka 9 UUHT sehingga tidak memberikan kepastian hukum bagi kreditur. Selain itu perlu dikaji mengenai akibat hukum bagi para pihak atas pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Bank sebagai pemegang hak tanggungan berhak melakukan lelang eksekusi Pasal 6 UUHT, serta pelaksanaan lelang eksekusi tersebut menimbulkan akibat hukum terhadap pihak Bank, Debitur, dan Pemenang Lelang.