TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN PEMEKARAN DESA ADAT BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG DESA ADAT DI BALI

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali memberikan otonomi terhadap Desa Adat untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan adanya dualitas pemerintahan desa di Bali yaitu Desa Administratif (Dinas) dan Desa Adat berpotensi terhadap timbulnya konflik kepentingan yang salah satunya disebabkan oleh terjadinya pemekaran Desa Adat. Akan tetapi di dalam Perda tersebut tidak mengatur secara tegas tentang pengaturan dan penyelesaian konflik atas pemekaran desa adat. Untuk mengetahui pengaturan dan penyelesaian konflik atas pemekaran desa adat berdasarkan Perda No 4 Tahun 2019. Perda tersebut tidak mengatur secara tegas tentang kedua hal tersebut di atas.