PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS TINDAKAN PENGAMBILAN PAKSA KENDARAAN SEPEDA MOTOR OLEH LEMBAGA PEMBIAYAAN PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE DI KOTA DENPASAR

Perjanjian kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam antara bank sebagai kreditur dengan pihak lain sebagai debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dalam melakukan perjajian kredit harus berlandaskan aturan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 tentang Perjanjian. Adapun syarat dari sahnya perjanjian ialah sepakatnya antara konsumen dan pelaku usaha mengikatkan diri, membuat suatu perikatan, adanya sebab yang halal. Perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik, namun tidak selamanya perjanjian tersebut berjalan terlaksana antara para pihak karena ada kalanya salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya. Debitur yang lalai terhadap kewajibannya disebut wanprestasi. Jika debitur wanprestasi dan sudah berkali kali di berikan kesempatan untuk melaksanakan kewajibannya tetapi tidak dipenuhi makan pihak kreditur akan melakukan eksekusi objek jaminan fidusia. Eksekusi dilakukan sesuai dengan Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Sebelum melakukan eksekusi, pihak kreditur sudah memberikan keringanan berupa perlindungan hukum secara prefentif yaitu take over kredit dan perlindungan hukum represif.