TINJAUAN YURIDIS PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN PADA KASUS TINDAK PIDANA OLEH ANAK DI BAWAH UMUR

Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum tidak dapat dilakukan seperti orang dewasa. Oleh sebab itu salah satu yang membedakan penanganan jalur hukum yang dilalui oleh orang dewasa dengan anak-anak ialah dengan adanya Balai Pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan melalui peran Pembimbing Kemasyarakatan yang dimilikinya, berperan penting dalam proses peradilan anak berkonflik hukum sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pembimbing kemasyarakatan serta akibat hukum apabila pembimbing kemasyarakatan tidak dilibatkan dalam melakukan bimbingan pada kasus anak di bawah umur. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus. Pembimbing Kemasyarakatan diharapkan dapat menjadi pranata yang membimbing klien pemasyarakatan khususnya anak di bawah umur untuk dapat berintergasi dengan masyarakat pada umumnya. Jika tidak dalam salah satu tingkat pemeriksaan tidak dilaksanakannya diversi maka dalam pasal 95 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan sanksi administratif bagi pejabat atau petugas yang melanggar mengupayakan diversi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.