TINJAUAN YURIDIS PEMBENTUKAN MAJELIS PROFESI PENERBANGAN BERDASARKAN UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN

Abstract
In an aircraft accident, it creates an obligation for the country where the aircraft accident occurred to conduct an investigation and form an investigation committee. The National Transportation Safety Committee (KNKT) is tasked with carrying out aircraft accident investigations with the sole aim of finding the causes of the accident, not to determine errors and omissions in aircraft accidents. As a follow-up in the context of determining errors and omissions due to aircraft accidents, a further investigation is carried out. In carrying out this follow-up investigation, the National Committee will establish an Aviation Profession Council. However, until now, the Aviation Profession Council has not been formed. The research in this essay uses a normative juridical research method. The discussion shows that in the context of law enforcement to deal with violations in the aviation sector, an Aviation Professional Council must immediately be formed in accordance with the mandate of Law No. 1/2009 concerning Aviation.

Abstrak
Dalam kecelakaan pesawat udara, menimbulkan kewajiban bagi negara tempat terjadinya kecelakaan pesawat udara untuk melakukan penyelidikan dan membentuk komite penyelidikan. Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) bertugas melaksanakan investigasi kecelakaan pesawat udara dengan tujuan tunggal mencari sebab-sebab kecelakaan, tidak untuk menentukan kesalahan dan kelalaian dalam kecelakaan pesawat udara. Sebagai tindak lanjut dalam rangka penentuan kesalahan dan kelalaian akibat kecelakaan pesawat udara maka diadakan penyelidikan lanjutan. Dalam pelaksanaan penyelidikan lanjutan ini, Komite Nasional akan membentuk Majelis Profesi Penerbangan. Namun hingga saat ini, Majelis Profesi Penerbangan belum terbentuk. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pembahasan menunjukkan dalam rangka penegakan hukum untuk menangani pelanggaran di bidang penerbangan harus segera dibentuk Majelis Profesi Penerbangan sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan