PENGATURAN PENGENAAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN JASA PROSTITUSI DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

Penelitian ini menganalisis kerangka hukum pidana Indonesia dalam merespons fenomena prostitusi, dengan fokus pada perlindungan hak-hak pekerja seks komersial dan pertanggungjawaban pidana bagi pengguna jasa. Melalui pendekatan penelitian hukum normatif dan studi kasus, penelitian ini mengidentifikasi celah signifikan dalam regulasi yang ada, khususnya terkait perlindungan korban dan pencegahan eksploitasi seksual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fokus penegakan hukum yang selama ini lebih terarah pada pelaku langsung, seperti mucikari, telah menciptakan ketidakadilan dan kurang efektif dalam mengatasi akar permasalahan. Penelitian ini mengusulkan beberapa alternatif solusi hukum, termasuk penerapan delik aduan, revisi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan pengesahan undang-undang anti-trafficking yang komprehensif. Selain itu, penelitian ini juga menekankan pentingnya pendekatan multidisiplin yang melibatkan kerjasama lintas sektor, seperti penegakan hukum, layanan kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat, untuk mengatasi akar permasalahan prostitusi dan melindungi hak-hak korban. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi masalah prostitusi di Indonesia.