PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS EKSEKUSI PERJANJIAN FIDUSIA DIBAWAH TANGAN PADA PT BPR BUNGA SUTRA MAS

Perlindungan hukum terhadap kreditur atas eksekusi perjanjian fidusia secara dibawah tangan dapat dilakukan secara musyawarah dan melakukan pengkajian terhadap debitur wanprestasi. Adapun permasalahannya adalah Bagaimana akibat hukum perjanjian fidusia dibawah tangan pada perjanjian kredit di PT BPR Bunga Sutra Mas? dan Bagaimana kah perlindungan hukum kreditur terhadap eksekusi perjanjian fidusia di bawah tangan di PT BPR Bunga Sutra Mas? penelitian ini menggunakan penelitian emperis yaitu melakukan penelitian melalui wawancara dengan responden yang memahami permasalahan. Perlindungan hukum dan tanggung jawab debitur terhadap benda jaminan fidusia yang dibebankan akte fidusia ( titel eksekutotial ) dalam suatu perjanjian kredit bank sesuai dengan pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, debitur wajib melakukan persertifikatan barang jaminan guna memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan terutama terhadap kreditur lain mengenai benda yang telah dibebani Jaminan Fidusia; melahirkan ikatan Jaminan Fidusia bagi kreditur; memberikan hak yang didahulukan (preferent) kepada kreditur (lembaga pembiayaan) terhadap kreditur lain, berhubung konsumen tetap menguasai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia berdasarkan kepercayaan; dan memenuhi asas publisitas, apabila barang yang dijaminkan dan telah dibebankan jaminan fidusia debitur wajib bertanggungjawab terhadap benda jaminan, apabila debitur pemberi fidusia ingkar janji, kreditur penerima fidusia tidak dapat memiliki benda jaminan itu atau dijual untuk mengambil pelunasan piutangnya sesuai dengan hak preferensi yang diberikan oleh Undang- Undang kepada kreditur. Akibat hukum yang timbul terhadap jaminan fidusia yang tidak didaftarkan apabila debitur wanprestasi, dalam perjanjian hutang-piutang dengan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan adalah selama perjanjian tersebut memenuhi syarat sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdata, maka perjanjian tersebut sah menurut hukum dan berlaku sebagai Undang- Undang bagi para pihak yang membuatnya (pasal 1338 KUHPerdata), hanya saja pihak kreditur dalam hal pihak debitur melakukan wanprestasi tidak dapat secara langsung melakukan pelelangan terhadap jaminan debitur, karena jaminan yang tidak didaftarkan pada lembaga jaminan tidak memiliki kekuatan eksekutorial.