ANJANI, DEWA AGUNG SUGIANTARI PRAMI (2026) KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN PRANIKAH DALAM PENYELESAIAN HARTA BAWAAN PASCA PERCERAIAN. Other thesis, UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR.
2182 FH ABSTRAK.pdf
Download (189kB)
2182 FH BAB I-II.pdf
Download (491kB)
2182.pdf
Restricted to Registered users only
Download (2MB) | Request a copy
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum perjanjian pranikah dalam penyelesaian harta bawaan pasca perceraian dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia. Permasalahan penelitian berangkat dari adanya kekaburan norma dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, khususnya frasa “sepanjang para pihak tidak menentukan lain” yang berpotensi menimbulkan multi-interpretasi terhadap status dan penguasaan harta bawaan setelah perceraian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pranikah memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai instrumen pengaturan dan perlindungan harta bawaan para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan asas pacta sunt servanda. Namun demikian, kekaburan norma dalam pengaturan hukum perkawinan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak diatur secara tegas dalam perjanjian yang sah dan disahkan oleh pejabat berwenang.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Additional Information: | R/2182/FH |
| Uncontrolled Keywords: | Perjanjian Pranikah, Harta Bawaan, Perceraian, Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum. |
| Subjects: | Ilmu Hukum. > Perlindungan Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Sarjana Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email [email protected] |
| Date Deposited: | 12 Nov 2026 11:42 |
| Last Modified: | 12 Nov 2026 11:44 |
| URI: | http://eprints.unmas.ac.id/id/eprint/9411 |
