KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN PENYIDIK DALAM PRAPENUNTUTAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

DEWI, NI WAYAN SANTI (2025) KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN PENYIDIK DALAM PRAPENUNTUTAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA. Other thesis, Universitas Mahasaraswati Denpasar.

[thumbnail of BAB I] Text (BAB I)
R.2003.FH BAB I.pdf - Other

Download (98kB)
[thumbnail of FULL TEXT] Text (FULL TEXT)
R.2003.FH.pdf - Other
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Abstrak

Penyidik memiliki kewenangan dalam melaksanakan Prapenuntutan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tugas dan Fungsi penyidik dalam Prapenututan adalah untuk melengkapi berkas perkara dengan petunjuk yang diberikan oleh Penuntut Umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaturan Hukum Mengenai Kewenangan Penyidik dalam Prapenuntutan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), (2) Mekanisme Kewenangan Penyidik dalam Prapenuntutan menurut Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan sebuah metode penelitian yang meneliti aturan perundang-undangan tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Hasil penelitian menunjukan bahwa Perlu adanya alur koordinasi yang efektif dan tersistematis antara kewenangan penyidik dan juga penuntut umum terhadap proses prapenuntutan sehingga proses tersebut dapat berjalan dengan baik. Mekanisme mengenai kewenangan penyidik dalam proses prapenuntutan belum menunjukan adanya kepastian hukum yang ditunjukan dengan tidak adanya ketentuan secara eksplisit di dalam KUHAP mengenai batas waktu dan frekuensi pengembalian berkas oleh penuntut umum kepada penyidik.

Abstract

Investigators have the authority to carry out Pre-Prosecution based on the Criminal Code. The duties and functions of investigators in PreProsecution are to complete case files with instructions given by the Public Prosecutor. This study aims to determine: (1) Legal Regulations Regarding the Authority of Investigators in Pre-Prosecution according to the Criminal Procedure Code (KUHAP), (2) The Mechanism of Investigator Authority in Pre-Prosecution according to the Criminal Procedure Code (KUHAP). The type of research used is normative legal research with a research method that examines written laws or other legal materials. The results of the study indicate that there needs to be an effective and systematic coordination flow between the authority of investigators and public prosecutors regarding the pre-prosecution process so that the process can run well. The mechanism regarding the authority of investigators in the preprosecution process has not shown any legal certainty as indicated by the absence of explicit provisions in the Criminal Procedure Code regarding the time limit and frequency of return of files by the public prosecutor to the investigator

Item Type: Thesis (Other)
Additional Information: R/2003/FH/2025
Uncontrolled Keywords: kewenangan, penyidik, prapenuntutan , authority, investigator, pre-prosecution
Subjects: Ilmu Hukum. > Prapenuntutan
Divisions: Fakultas Hukum > Sarjana Hukum
Depositing User: adhi satriawan
Date Deposited: 10 Nov 2026 03:39
Last Modified: 10 Nov 2026 03:39
URI: http://eprints.unmas.ac.id/id/eprint/9379

Actions (login required)

View Item
View Item