ASRITA, NI NYOMAN MANIK GITA (2025) PENGATURAN OPERASIONAL DRONE BAWAHAIR (SEAGLIDER) PADA PERAIRAN LAUT INDONESIA. Other thesis, Universitas Mahasaraswati Denpasar.
R.2001 FH BAB I.pdf - Other
Download (314kB)
R.2001 FH.pdf - Other
Download (1MB)
Abstract
Abstrak
Empat penemuan seaglider atau UUV di perairan laut Indonesia menunjukkan pelanggaran kedaulatan teritorial laut oleh negara lain. Karena kurangnya pengawasan dari pihak terkait, negara tetangga masih leluasa melakukan pelanggaran kedaulatan. Di Indonesia, masalah hukum utama saat ini adalah kosongnya peraturan yang mengatur kasus penemuan Seaglider/UUV. Dalam Skripsi ini membahas terkait Bagaimana pengaturan hukum laut internasional terhadap penemuan UUV/Seaglider pada perairan laut Indonesia; dan Bagaimana perbandingan hukum Indonesia dengan Negara Lain dalam Pengaturan UUV atau Seaglider. Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Bahan yang digunakan merupakan gabungan dari tiga jenis bahan hukum, bahan hukum primer yang memuat peraturan perundangundangan, bahan hukum sekunder berupa sumber kepustakaan diantaranya buku dan jurnal, serta bahan hukum tersier yaitu kamus-kamus. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konstitusi mengatur wilayah kepulauan Indonesia. Ini xii secara implisit menjelaskan bagaimana wilayah tersebut terdiri dari banyak pulau yang terpisah oleh perairan laut. Selain itu, regulasi yang khusus mengatur UUV masih belum ditemukan keberadaannya dalam hukum positif Indonesia sehingga kepastian hukumnya belum terpenuhi. Berdasarkan teori perbandingan Satjipto Rahardjo, perbandingan antara UU Kelautan Indonesia, Commander’s Handbook US 2022, dan MASS UK ditemukan Persamaan yang terletak pada UNCLOS sebagai sumber hukum dan adanya struktur hukumnya. Dari sisi perbedaan, perizinan operasional UUV dan kedudukan dalam Commander’s Handbook US 2022, dan MASS UK. Namun, dari Indonesia tidak dapat diukur dari kedua poin perbedaan tersebut karena masih ada kekosongan norma terkait UUV.
Abstract
Four discoveries of seagliders or UUVs in Indonesian waters indicate violations of territorial sovereignty by other countries. Due to the lack of supervision from related parties, neighboring countries are still free to violate sovereignty. In Indonesia, the main legal problem currently is the absence of regulations governing cases of Seaglider/UUV discoveries. This bachelor’s thesis discusses the regulation of international maritime law regarding the discovery of UUV/Seagliders in Indonesian waters; and How Indonesian law compares with other countries in regulating UUVs or Seagliders. This thesis uses a normative legal research method with a statute approach and a comparative approach. The materials that used are combination of three types of legal materials, the primary legal materials containing statutory regulations, secondary legal materials are in the form of library sources including books and journals, and tertiary legal materials are dictionaries. Thus, it can be concluded that the constitution regulates the Indonesian archipelago. This implicitly explains how the region consists of many islands separated by sea waters. In addition, regulations specifically regulating UUVs have not yet been found in Indonesian positive law so that legal certainty has not been fulfilled. Based on Satjipto Rahardjo's comparative theory, a comparison between the Indonesian Maritime Law, the US Commander's Handbook 2022, and MASS UK found similarities such as UNCLOS that acts as a source of law and the existence of its legal structure. In terms of differences, UUV operational licensing and position in the US Commander's Handbook 2022, and MASS UK. However, from Indonesia it cannot be measured from both points of difference because there is still a gap in norms related to UUV.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Additional Information: | R/2001/FH/2025 |
| Uncontrolled Keywords: | Seaglider, Hukum Laut, Internasional, Seaglider, Maritime Law, International |
| Subjects: | Ilmu Hukum. > Hukum Maritim |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Sarjana Hukum |
| Depositing User: | adhi satriawan |
| Date Deposited: | 10 Nov 2026 02:32 |
| Last Modified: | 10 Nov 2026 02:32 |
| URI: | http://eprints.unmas.ac.id/id/eprint/9309 |
