EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERKAIT FUNGSI POLISI PERAIRAN DALAM PENANGANAN KECELAKAAN ANAK BUAH KAPAL DI TANJUNG BENOA

Abstrak

Efektivitas penegakan hukum di wilayah perairan menjadi salah satu faktor penting dalam menjamin keselamatan pelayaran serta perlindungan terhadap tenaga kerja maritim, khususnya Anak Buah Kapal (ABK). Wilayah Tanjung Benoa sebagai salah satu pusat aktivitas pelayaran dan pariwisata bahari di Bali memiliki tingkat mobilitas kapal yang tinggi sehingga berpotensi menimbulkan berbagai risiko kecelakaan kerja bagi ABK. Kondisi tersebut menuntut adanya peran aktif aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud), dalam melakukan pengawasan dan penanganan terhadap kecelakaan yang terjadi di wilayah perairan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terkait fungsi Polairud dalam penanganan kecelakaan ABK di wilayah Tanjung Benoa serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan memadukan kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan kajian empiris di lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan personel Polair, ABK, serta pihak Syahbandar di kawasan Pelabuhan Benoa. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang berkaitan dengan fungsi Kepolisian Perairan dan Udara. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif kewenangan Polair dalam penanganan kecelakaan ABK telah diatur secara jelas dan telah dilaksanakan melalui patroli rutin, pemeriksaan dokumen kapal, serta koordinasi dengan instansi terkait. Efektivitas penegakan hukum tersebut belum berjalan secara optimal karena masih terdapat beberapa hambatan, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana, jumlah personel yang terbatas, rendahnya kesadaran hukum pemilik kapal, serta lemahnya posisi tawar ABK dalam hubungan kerja di sektor pelayaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pengawasan, penguatan koordinasi lintas instansi, serta penegakan hukum yang lebih tegas sangat diperlukan guna mewujudkan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi ABK di wilayah perairan Tanjung Benoa.

Abstract

The effectiveness of law enforcement in territorial waters is an important factor in ensuring maritime safety and protecting maritime workers, particularly ship crew members (Anak Buah Kapal/ABK). The Tanjung Benoa area, as one of the centers of maritime transportation and marine tourism activities in Bali, has a high level of vessel mobility which increases the potential risk of occupational accidents involving ship crew members. This condition requires the active role of law enforcement authorities, especially the Water and Air Police (Polairud), in supervising and handling accidents that occur in the waters. This study aims to analyze the effectiveness of law enforcement related to the function of the Water and Air Police in handling ship crew member accidents in the Tanjung Benoa waters and to identify the factors that hinder its implementation. The research method used is a socio-juridical approach by combining normative legal analysis of laws and regulations with empirical field research. Primary data were obtained through interviews with Water Police personnel, ship crew members, and officials from the Harbor Master Office in the Benoa Port area. Secondary data were obtained through literature studies on laws and regulations as well as legal literature related to the functions of the Water and Air Police. Data analysis was conducted qualitatively using a descriptive-analytical technique. The results show that, normatively, the authority of the Water Police in handling ship crew member accidents has been clearly regulated and implemented through routine patrols, vessel document inspections, and coordination with related institutions. The effectiveness of law enforcement has not yet been optimal due to several obstacles, including limited facilities and infrastructure, insufficient personnel, low legal awareness among vessel owners, and the weak bargaining position of ship crew members in maritime employment relations. These conditions indicate that stronger supervision, improved inter-agency coordination, and firmer law enforcement are necessary to create more effective legal protection for ship crew members in the waters of Tanjung Benoa