PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENGELOLAAN PENDAPATAN PEMANFAATAN TANAH LABA PURA DALEM TENGALING SEBAGAI OBJEK WISATA DI DESA ADAT KENDERAN KABUPATEN GIANYAR

Abstrak

Tanah laba pura merupakan bagian dari tanah adat yang memiliki fungsi religius dan ekonomis bagi keberlangsungan kegiatan keagamaan. Seiring perkembangan pariwisata di Bali, tanah laba pura mulai dimanfaatkan sebagai objek wisata melalui kerja sama dengan pihak ketiga, seperti yang terjadi pada Pura Dalem Tengaling di Desa Adat Kenderan, Kabupaten Gianyar. Pemanfaatan tersebut menimbulkan konsekuensi hukum, khususnya terkait perlindungan hukum dan pengelolaan pendapatan yang dihasilkan. Perlindungan hukum dilakukan secara preventif melalui sertifikasi hak milik, perjanjian tertulis, serta persetujuan melalui pesangkepan adat, dan secara represif melalui mekanisme penyelesaian sengketa. Pengelolaan pendapatan dilaksanakan secara kolektif oleh prajuru dan krama pengempon pura untuk kepentingan keagamaan. Namun, masih terdapat kendala dalam transparansi dan pengawasan sehingga diperlukan penguatan aturan adat serta peningkatan akuntabilitas pengelolaan.

Abstract

Temple land (tanah laba pura) is part of customary land that has both religious and economic functions in supporting religious activities. Along with the development of tourism in Bali, temple land has begun to be utilized as a tourist object through cooperation with third parties, as seen in Pura Dalem Tengaling in the Traditional Village of Kenderan, Gianyar Regency. Such utilization gives rise to legal consequences, particularly regarding legal protection and the management of generated income. Legal protection is implemented preventively through land ownership certification, written agreements, and approval through customary deliberation (pesangkepan), and repressively through dispute resolution mechanisms. Income management is carried out collectively by the temple authorities (prajuru) and the temple community (krama pengempon) for religious purposes. However, there are still challenges in terms of transparency and supervision, thus requiring the strengthening of customary regulations and improved accountability in management.