TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEPASTIAN HUKUM STATUS PURUSA DALAM PERKAWINAN PADA GELAHANG DI MASYARAKAT ADAT BALI

Abstrak

Keberadaan masyarakat hukum adat di Bali menempatkan Desa Adat sebagai subjek hukum yang mandiri. Dalam sistem kekerabatan Patrilineal, ketiadaan anak laki-laki sering kali memicu risiko putusnya garis keturunan. Sebagai solusi atas fenomena ini, muncul praktik Perkawinan Pada Gelahang, di mana suami dan istri sama-sama mempertahankan status Purusa di keluarga asalnya. Namun, praktik ini masih menyisakan ketidakpastian hukum karena belum diatur secara eksplisit dalam Awig-Awig atau Pararem di banyak Desa Adat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum status Purusa dalam Perkawinan Pada Gelahang serta implikasi yuridisnya terhadap kedudukan anak sebagai ahli waris dan pelaksanaan kewajiban adat (Swadharma). Hasil kajian menunjukkan bahwa dualisme status Purusa memicu kekaburan dan kekosongan norma yang berpotensi menimbulkan sengketa waris dan beban Swadharma ganda yang berat secara Sekala dan Niskala. Dengan demikian, diperlukan sinkronisasi regulasi melalui penguatan hukum adat tertulis demi menjamin kepastian hukum dan keharmonisan struktur masyarakat adat Bali di masa depan

Abstract

The existence of customary law communities in Bali positions the Customary Village as an independent legal subject. Within the Patrilineal kinship system, the absence of a male heir often risks the termination of the family lineage. As a solution to this phenomenon, the practice of Perkawinan Pada Gelahang has emerged, where both husband and wife maintain their Purusa status in their respective ancestral families. However, this practice leaves a gap in legal certainty because it has not been explicitly regulated in the Awig-Awig (customary constitution) or Pararem (customary decisions) of many Customary Villages. This study is a normative legal research aimed at analyzing the legal certainty of the Purusa status in Perkawinan Pada Gelahang and its legal implications for the children's status as heirs and the fulfillment of customary obligations. The results indicate that the dualism of Purusa status creates a vagueness of norms, potentially triggering inheritance disputes and a heavy double burden of Swadharma, both physically and spiritually. Consequently, synchronization of regulations through the strengthening of written customary law is required to guarantee legal certainty and the harmony of the Balinese customary society structure in the future