KEPASTIAN HUKUM TANDA TANGAN ELEKTRONIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS (TIDAK SEJAK LAHIR DALAM PERSPEKTIF PEMBUKTIAN SENGKETA HUKUM)

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi dalam pengelolaan dokumen, termasuk pembuktian hukum melalui dokumen digital dan tanda tangan elektronik. Di Indonesia, legalitas tanda tangan elektronik diatur dalam berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, PP Nomor 71 Tahun 2019, serta Permenkominfo Nomor 11 Tahun 2022. Namun, dalam praktiknya masih terdapat ketimpangan antara norma yang berlaku dengan kebutuhan kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas non-bawaan akibat kecelakaan atau penyakit, terutama dalam konteks pembuktian hukum saat terjadi sengketa. Penelitian ini bertujuan menganalisis kepastian hukum tanda tangan elektronik bagi kelompok tersebut dalam perspektif pembuktian sengketa, dengan menggunakan pendekatan normatif berdasarkan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.