PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG POLIS YANG TIDAK MENDAPAT HAKNYA SECARA PENUH ATAS KEPAILITAN PERUSAHAAN ASURANSI

Asuransi merupakan instrumen penting dalam memberikan perlindungan finansial terhadap risiko yang tidak terduga. Namun, dalam praktiknya, terdapat kasus di mana pemegang polis tidak memperoleh haknya secara penuh akibat kepailitan perusahaan asuransi. Penelitian ini mengangkat dua permasalahan utama, yaitu: bagaimana pengaturan hukum terkait hak pemegang polis dalam perspektif hukum Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang polis yang dirugikan akibat kepailitan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemegang polis memiliki kedudukan sebagai kreditor preferen menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, belum terdapat mekanisme hukum yang jelas jika aset perusahaan tidak mencukupi. Selain itu, program penjaminan polis sebagaimana diatur dalam Pasal 53 belum direalisasikan hingga saat ini. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan regulasi dan percepatan pembentukan lembaga penjamin polis untuk memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi pemegang polis.