URGENSI PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA SEBAGAI KOMITMEN PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

Penelitian ini mengkaji Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana sebagai salah satu langkah strategis dalam mencegah, menekan, bahkan sekaligus memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengesahan RUU Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana sangat penting untuk mengatasi kelemahan dalam sistem hukum saat ini, yang sering kali gagal mengembalikan aset-aset yang diperoleh melalui tindak pidana korupsi. RUU ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, memperkuat prinsip keadilan, dan meningkatkan akuntabilitas efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengesahan RUU Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana merupakan langkah mendesak yang harus segera diambil oleh pemerintah dan legislatif.