EFEKTIVITAS TUGAS BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA BATAS TANAH HAK MILIK DENGAN NON- LITIGASI DI WILAYAH KECAMATAN TABANAN

Tanah, sumber daya vital dan fondasi peradaban, kerap memicu sengketa kepemilikan di Indonesia karena ketidakjelasan batas dan tumpang tindih hak. Di Bali, khususnya Tabanan, alih fungsi lahan dan kenaikan nilai tanah memperparah konflik, seperti kasus di Desa Bongan. Hukum agraria, seperti UUPA 1960, krusial untuk kepastian hukum. BPN memiliki tugas menyelesaikan sengketa non-litigasi melalui mediasi, sesuai Perpres 63/2013 dan Permen ATR/Kepala BPN 21/2020. Penelitian ini fokus pada tugas BPN dan faktor penghambat efektivitasnya dalam penyelesaian sengketa batas tanah hak milik secara non-litigasi di Kecamatan Tabanan.