PERANAN KEPOLISIAN DAERAH BALI DALAM MELAKUKAN PENGAMANAN KEGIATAN KAMPANYE PASANGAN CALON KEPALA DAERAH

etiap tahapan Pemilihan Kepala Daerah memiliki potensi kerawanan yang dapat mengganggu jalannya Pemilihan Kepala Daerah. Dasar hukum anggota Polri dalam melakukan pengamanan kampanye pasangan calon kepala daerah adalah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia namun dalam hal melakukan pengamanan Polri harus mengeluarkan Oprasi Pengamanan sebagaimana diatur dalam Pasal 13,14,15,16,dan 17 Bab II bagian ketiga tentang Opasi Kepolisian pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Oprasional Kepolisian dimana Sistem Operasional Polri yang selanjutnya disingkat Sisopsnal Polri adalah suatu keseluruhan fungsi Polri yang terintegrasi dan saling berinteraksi dalam melaksanakan tugas operasional Kepolisian secara berkesinambungan. Sebelum melaksanakan kegiatan kampanye ada beberapa mekanisme yang harus di lalui pasangan calon kepala daerah untuk memperoleh ijin dan pengamanan.