PERAN DIREKTORAT RESERSE SIBER POLDA BALI DALAM MENANGANI KASUS PERETASAN MEDIA SOSIAL DI WILAYAH HUKUM POLDA BALI

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara empiris peran Direktorat Reserse Siber Polda Bali dalam menangani kasus peretasan akun media sosial di wilayah hukumnya. Dengan pendekatan kualitatif dan metode penelitian hukum empiris, penelitian ini menggambarkan secara rinci bagaimana proses pelaporan, penyelidikan, serta tantangan teknis dan sosial yang dihadapi aparat kepolisian dalam menangani kasus peretasan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Direktorat Reserse Siber telah menjalankan fungsi penegakan hukum secara struktural, namun efektivitasnya masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia, peralatan digital forensik, serta rendahnya literasi digital masyarakat. Instagram tercatat sebagai platform yang paling sering diretas, dan banyak korban belum melaporkan kasusnya karena ketidaktahuan prosedur atau rasa pesimis terhadap proses hukum. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas teknis personel, peningkatan kolaborasi lintas sektor, serta edukasi publik yang masif guna menciptakan sistem penegakan hukum siber yang lebih adaptif, transparan, dan responsif terhadap perkembangan teknologi.