Tinjauan Yuridis Terhadap Batas Usia Capres dan Cawapres Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

Batas usia dalam sistem demokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap representasi politik, baik dalam konteks pemilihan presiden, anggota parlemen, maupun pemimpin daerah. Di Indonesia, batas usia minimum untuk calon presiden adalah 40 tahun. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menasbihkan makna baru atas norma Pasal 169 huruf q UU nomor 7 tahun 2017, Dengan mempertimbangkan pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan usia tidak boleh diberlakukan secara kaku atau tunggal. Sebaliknya, perlu ada pertimbangan yang lebih inklusif dan proporsional terhadap kriteria kelayakan seseorang untuk mencalonkan diri, termasuk pengalaman politik atau pemerintahan yang dimilikinya. Kedudukan Putusan Mahkamah konstitusi bersifat final dan binding karenanya langsung dapat diberlakukan terhadap keberlakuan Pasal 169 huruf q undang-undang pemilu bahwa calon presiden harus memenuhi batasan umur dan atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.