EFEKTIVITAS PERATURAN WAJIB KTP DAERAH BALI UNTUK OJEK ONLINE BERDASARKAN (PERGUB NOMOR 40 TAHUN 2019) UNTUK UPAYA MENCEGAH DISKRIMINASI DI DENPASAR

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2019 tentang Layanan Angkutan Sewa Khusus Berbasis Aplikasi di Provinsi Bali, khususnya ketentuan wajib KTP Daerah Bali bagi pengemudi ojek online sebagai upaya mencegah diskriminasi dan meningkatkan kesetaraan kerja. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis, menggunakan data primer berupa wawancara dan observasi, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan ini memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal, khususnya dalam membuka peluang kerja. Namun, pelaksanaan kebijakan ini menghadapi kendala seperti ketidaksinkronan data kependudukan dan lemahnya pengawasan di lapangan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi kebijakan pusat dan daerah serta penguatan sistem administrasi kependudukan agar pelaksanaannya berjalan efektif tanpa menimbulkan ketegangan sosial.