TINJAUAN YURIDIS HAK WARIS ANAK DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Perkawinan di Indonesia menjadi salah satu topik yang penuh dengan pro dan kontra. Beberapa pihak dari sudut pandang yang berbeda berpendapat bahwa larangan untuk pernikahan beda agama melanggar hak asasi manusia dan kebebasan beragama, namun di sisi lain berpendapat bahwa larang untuk pernikahan agama sangat diperlukan untuk menjaga kesucian agama itu sendiri dan mencegah konflik antar umat beragama. Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan Nomor 71/PUU-XX/2 022 menyatakan bahwa perkawinan beda agama tidak sah berdasarkan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perkawinan beda agama tidak dibenarkan dan tidak sah. Perspektif Hak Asasi Manusia, secara umum hak asasi manusia menjamin hak setiap individu untuk mendapatkan warisan, terlepas dari agama atau status perkawinan orang tuanya. Dalam melakukan penelitian ini Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu yuridis normatif. Pengaturan perkawinan beda agama dalam perspektif HAM dalam konteksnya peraturan perundang-undangan di Indonesia UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah tercatat mengenai kesamaan agama. Pengakuan anak dalam perkawinan beda agama di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, terutama terkait dengan hukum perkawinan dan hukum agama