PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PUNGUTAN LIAR BERKEDOK PARKIR KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA DENPASAR

Parkir kendaraan bermotor merupakan bagian integral dari sistem layanan publik yang mendukung kelancaran lalu lintas di perkotaan di Denpasar, fenomena pungutan liar yang berkedok jasa parkir legal telah menjadi masalah serius. Pungutan liar ini tidak hanya merugikan masyarakat dan pengendara, tetapi juga berdampak negatif pada pendapatan daerah. Penelitian ini membahas tentang penegakan hukum terhadap pelaku pungutan liar berkedok parkir kendaraan bermotor di kota Denpasar. Masalah yang di angkat dalam penulisan ini adalah Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pungutan liar berkedok parkir kendaraan bermotor di Kota Denpasar serta apa saja faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap pungutan liar parkir kendaraan bermotor di Kota Denpasar. Metode penelitian yang di gunakan adalah jenis penelitian hukum yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penegakan hukum terhadap pungutan liar di sektor perparkiran Kota Denpasar dilakukan secara kolaboratif melibatkan Perumda, Satpol PP, dan aparat kepolisian didasarkan atas PERDA Wali Kota Denpasar dan KUHP. Secara internal Faktor tidak harmonisnya kebijakan, lemahnya pengawasan dan koordinasi menjadi penyebab tidak efektifnya penegakan hukum terhadap pungutan liar, sedangkan faktor ekternal adalah adanya penolakan dari masyarakat adat karena merasa haknya tidak dihargai.