PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA PINJAMAN ONLINE DALAM PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI OLEH PEMBERI PINJAMAN DI KOTA DENPASAR

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap pengguna pinjaman online yang data pribadinya disalahgunakan oleh pemberi pinjaman tanpa persetujuan, dengan fokus pada efektivitas peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Kota Denpasar. Metode yang digunakan adalah hukum empiris melalui wawancara langsung, dengan pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan fakta. Permasalahan yang dikaji meliputi bentuk perlindungan hukum yang berlaku serta faktor-faktor penyebab penyalahgunaan data. Regulasi utama yang dikaji antara lain Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta POJK Nomor 10/POJK.05/2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum belum berjalan optimal karena rendahnya literasi digital masyarakat, lemahnya pengawasan, dan masih maraknya pinjaman online ilegal. Peran OJK sebagai pengawas sudah berjalan, namun perlu ditingkatkan. Perlindungan hukum dapat lebih maksimal apabila diiringi dengan edukasi publik dan penegakan hukum yang lebih tegas.