KEABSAHAN LEGALITAS DIGITAL SIGNATURE PADA PEMBUATAN AKTA NOTARIS BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Era Globalisasi ini mendorong perkembangan sistem hukum di Indonesia, seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dimana media elektronik ini dimanfaatkan secara luas sebagai platform andalan salah satunya adalah electronic signature atau dikenal dengan istilah tanda tangan digital yang diatur pada Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga hal ini menjadi bukti bahwa Hukum di Indonesia mengikuti perkembangan teknologi dan Informasi, namun penggunaan tanda tangan eletronik ini kaitannya dengan profesi Notaris yaitu terhadap akta yang dikeluarkan oleh pejabat seperti Notaris dalam hal ini menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat menghambat kepercayaan dan validitas dokumen hukum elektronik, maka tanda tangan elektronik ini dinilai tidak sesuai penerbitannya dengan peraturan Perundang-Undangan, terkhusus dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 mengenai Jabatan Notaris, sehingga hal-hal yang tidak sesuai dengan kaidah tersebut mengakibatkan kekuatan pembuktian suatu akta yang ditandatangani menggunakan tanda tangan elektronik hanya berlaku untuk transaksi elektronik dan akta dibawah tangan berdasarkan UU ITE.