UPAYA PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT EKA AYU ARTHA BHUWANA

Bank adalah lembaga keuangan yang memiliki tugas utama salah satunya yaitu memberikan pelayanan kredit untuk mendukung perekonomian negara. Menurut Pasal 14 UU P2SK yang mengubah Pasal 1 angka 11 UU Perbankan, (das sollen) kredit adalah penyediaan dana atau tagihan berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam antara bank dan debitur, yang mengharuskan debitur untuk melunasi utangnya beserta bunga dalam jangka waktu yang diperjanjikan. Namun, dalam praktiknya (das sein) banyak debitur yang tidak melunasi utang sesuai jadwal yang diperjanjikan, yang mengakibatkan terjadinya kredit bermasalah. Salah satu bank yang mengalami masalah ini adalah PT. BPR Eka Ayu Artha Bhuwana, yang menjadi lokasi dalam penelitian ini. Fokus utama penelitian ini yaitu mekanisme pengajuan kredit pada PT. BPR Eka Ayu Artha Bhuwana dan kendala dalam proses penyelesaian kredit macet pada PT. BPR Eka Ayu Artha Bhuwana. Studi ini diulas berdasarkan jenis metode hukum empiris melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta, yakni melakukan penelitian lapangan dengan teknik wawancara terhadap informan pada PT. BPR Eka Ayu Artha Bhuwana. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa PT. BPR Eka Ayu Artha Bhuwana menangani kredit macet dengan mekanisme dengan mengidentifikasi debitur yang bermasalah dan menganalisis penyebabnya. Pada BPR ini mengutamakan komunikasi, pendekatan preventif melalui analisis kredit dan edukasi, serta langkah represif seperti restrukturisasi atau penjadwalan ulang cicilan. Tujuannya adalah memulihkan dana dan membantu debitur memenuhi kewajiban. Lalu kendala dalam penyelesaian kredit macet di PT. BPR Eka Ayu Artha Bhuwana meliputi perubahan sistem aplikasi KPKNL tanpa sosialisasi kepada BPR, verifikasi dan jadwal lelang yang lama, pejabat lelang di Bali kekurangan SDM lelang karena faktor mutasi, serta perubahan nilai agunan yang merugikan bank. Lalu dari debitur, kendala berupa penundaan dokumen, menghalangi foto agunan, dan tidak beritikad baik dalam menghadiri proses lelang