IMPLEMENTASI PERIZINAN USAHA TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KOTA DENPASAR

Berdasarkan Pasal 37 PP 7 Tahun 2021, setiap UMKM wajib memiliki Perizinan Berusaha. Namun, masih banyak UMKM di Denpasar tidak memiliki izin usaha. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan UMKM yang tidak memiliki izin usaha perdagangan? Dan bagaimana upaya pemerintah Kota Denpasar dalam implementasi perizinan usaha terhadap UMKM di Kota Denpasar? Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan fakta, perundang-undangan dan sosiologis. Hasil penelitian yaitu akibat hukum UMKM yang tidak memiliki izin usaha maka tidak mendapat perlindungan hukum, sulit mengakses program pembinaan, bantuan permodalan, dan pembiayaan, serta mengalami hambatan dalam membangun kredibilitas dan mengembangkan usaha. Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Koperasi dan UMKM serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mendorong perizinan UMKM lewat program strategis seperti Lentera Pusaka, Senja, dan layanan mobil keliling. Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran, mempermudah akses perizinan (NIB), serta memperkuat daya saing UMKM melalui pelatihan dan kemitraan.